Berita

Darurat! FPKB Minta Pemerintah Lakukan Dua Kebijakan Ekstrem Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Al-Musthofa Publication Darurat! FPKB Minta Pemerintah Lakukan Dua Kebijakan Ekstrem Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jakarta, NU Online

Lonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan dalam tiga pekan terakhir memerlukan langkah darurat. Beban tenaga kesehatan (nakes) yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien Covid-19 harus segera diantisipasi dengan adanya kebijakan-kebijakan luar biasa.

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan ada langkah darurat untuk memastikan ketersediaan nakes dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 di Tanah Air. Menurutnya, perlu percepatan kelulusan bagi mahasiswa di bidang kesehatan, baik mahasiswa kedokteran maupun mahasiwa keperawatan di Indonesia. 

 

“Mereka yang sudah di tingkat akhir dan tinggal menyelesaikan kewajiban akademis yang sifatnya administratif segera saja diluluskan. Mereka bisa segera ditugaskan untuk memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Tanah Air,” kata Huda, Jumat (25/6).

 

Menurut Huda, gelombang susulan pandemi Covid-19 tidak bisa dianggap enteng. Dia mencontohkan, situasi saat ini di mana gelombang kedua pandemi Covid-19 telah menyerang merata di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan, beberapa hari terakhir terus tercipta rekor baru kasus positif Covid-19 yang mencapai 20 ribu kasus per hari pada Kamis (24/6). 

 

“Bahkan gelombang kedua Covid-19 di Indonesia ini jika tidak ada kebijakan fundamental bisa mengancam sistem layanan kesehatan mengingat tingkat /bed occupancy rate/ (BOR) di rumah sakit rujukan hampir penuh. Selain itu tenaga kesehatan juga banyak mulai tumbang,” ujarnya.

 

Politikus PKB ini juga mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia. Menurutnya saat ini Indonesia sedang berkejaran dengan waktu untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) dalam menghadapi pandemic Covid-19. Menurutnya sebelum tercipta kekebalan kelompok maka Indonesia akan terus rawan menghadapi gelombang pandemi susulan. “Jika melihat data, vaksinasi di Indonesia relatif lamban dibandingkan beberapa negara lain. Padahal stok vaksin kita relatif aman,” katanya.

 

Dia sepakat dengan usulan Ketua Tim Pengendali Bencana Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar yang mendorong pembukaan Poliklinik Desa sebagai sentra vaksinasi. “Jika kekurangan tenaga vaksinator maka mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan bisa didorong sebagai relawan. Kami yakin dengan kerja bersama ini program vaksinasi akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat,” katanya.

 

Genjot Vaksinasi di Polindes

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI H Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Pemerintah memanfaatkan poliklinik desa (Polindes) sebagai sentra vaksinasi. 

 

“Kami meminta pemerintah terus menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar, Kamis (24/6) kemarin.

 

Dia menjelaskan sentra vaksinasi saat ini masih terpusat di Puskemas. Padahal sebagian besar keberadaan Puskesmas ada di tingkat kecamatan. Situasi ini membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi. “Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis Puskemas. Harusnya sudah dipikirkan bagaimana membuat Polindes (Poliklinik Desa) yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat bisa jadi sentra vaksinasi,” kata Gus Ami, sapaan akrabnya. 

 

Gus Ami mengungkapkan program vaksinasi di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain. Vaksinasi di India misalnya saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hampir 17% dari total populasi. Vaksinasi di China sudah menyentuh lebih dari 1 miliar penduduk. “Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama masih baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari juga masih belum terealisasi,” katanya. 

 

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan stok vaksin di Indonesia relatif aman. Akhir pekan lalu Indonesia kembali menerima 10 juta dosis vaksin corona produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk. Dengan kedatangan vaksin ini, jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia sejauh ini sebanyak 104.728.400 dosis. Rinciannya, yaitu 94,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac, 8.228.400 dosis vaksin AstraZeneca, dan 2 juta dosis vaksin Sinopharm. “Ketersediaan vaksin bisa dikatakan aman. Saat ini tinggal bagaimana kita memaksimalkan daya jangkau vaksinasinya sehingga bisa menyentuh ke setiap lapisan masyarakat,” katanya.

 

Ketua Umum DPP PKB ini mengakui jika ada sebagian masyarakat yang menolak vaksin. Berdasarkan riset Universitas Padjajaran diketahui setidaknya masih ada 30% masyarakat menolak vaksinasi. Dia pun menyarankan agar pemerintah mengandeng tokoh-tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi. “Dalam hemat saya peran tokoh agama ini harus lebih ditingkatkan untuk menyosialisaikan pentingnya vaksinasi. Karena harus diakui jika ada masyarakat yang menolak vaksin karena alasan keyakinan, jadi ya harus didekati secara keyakinan pula,” pungkasnya.

Al-Musthofa Publication Darurat! FPKB Minta Pemerintah Lakukan Dua Kebijakan Ekstrem Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Source link