Maahad Al Musthofa Mobile

Surabaya, NU Online

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) memutuskan hukum vaksin AstraZeneca halal dan suci, kendati dalam vaksin tersebut ada unsur babi.

 

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar menjelaskan alasan kesucian vaksin itu. Menurutnya, unsur babi yang ada di vaksin telah berubah wujud, sehingga hukum pun berubah dari hukum asal. Dalam hukum Islam, kata dia, perubahan wujud tersebut diistilahkan dengan istihalah, yakni perubahan dari sesuatu yang awalnya dihukumi najis menjadi suci.

 

Istihalah itu artinya beralih wujud. Barang najis itu kalau sudah beralih wujud maka tidak menjadi suci, tidak menjadi haram lagi,” katanya, dilansir dari Surabaya.net​​​​​Sabtu (20/3).

 

Ia lalu mencontohkan dengan tanaman singkong yang tumbuh-subur karena pupuk yang diproduksi dari kotoran hewan, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya. Tanaman tersebut dalam Islam dihukumi suci dan tentu halal dikonsumsi meski di dalamnya ada unsur pupuk dari kotoran hewan.

 

“Ini sudah tidak dihukumi suci karena sudah istihalah, sudah beralih wujud,” jelas Pengasuh Pesantren Sabilur Rosyad Malang itu. 

 

Contoh lain misalnya, keringat yang keluar dari orang yang mengkonsumsi babi. Meski babi tentu haram dan najis, tetapi keringat orang tersebut suci. 

 

“Ada yang menjadi kotoran, itu jelas najis. Tapi ada juga yang jadi keringat, nah itu keringat hukumnya suci. Jangan lagi dipikir itu orang makan babi berarti keringatnya najis,” ucap Marzuki.

 

Hal ini sebagaimana yang difatwakan ulama Mesir, Uni Emirat Arab, dan beberapa Negara lainnya di Timur Tengah. Menurutnya, sebagai umat Islam tidak meragukan wawasan dan kealiman ulama-ulama yang ada di sana. 

 

Kiai Marzuki menegaskan, hasil bahtsul masail LBMNU Jawa Timur tentang vaksin AstraZeneca bukanlah fatwa, tapi sekadar informasi yang berlandaskan literatur-literatur karya ulama terdahulu. “Sekali lagi menginformasikan, bukan berfatwa. Kalau fatwa itu kewenangannya MUI,” pungkasnya.

 

Editor: Syamsul Arifin

Maahad Al Musthofa Mobile

Source link